Salah satu proyek jalan ke ollon
DATATERKINI, TANA TORAJA || Sejumlah aktivis antikorupsi di Kabupaten Tana Toraja mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan agar memperketat pemeriksaan terhadap sejumlah proyek pemerintah daerah yang dinilai bermasalah dan sarat penyimpangan.
Benyamin Massora menyebutkan, banyak proyek bernilai miliaran rupiah di Tana Toraja yang pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, bahkan sebagian belum rampung namun anggarannya telah terserap hampir seluruhnya. “Kami meminta BPKP tidak sekadar melakukan pemeriksaan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk mengecek kualitas pekerjaan fisik. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi hasilnya tidak maksimal,” tegas Benyamin kepada media, Minggu (8/2/2026).
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama dalam paket-paket proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya, BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Karena itu, ia meminta hasil pemeriksaan nantinya dipublikasikan secara transparan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Jangan sampai temuan hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa ada konsekuensi hukum. Kami ingin ada efek jera,” ujarnya.
Benyamin juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah agar pembangunan di Tana Toraja benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan justru menjadi ladang bancakan oknum tertentu (Red).
