 |
| foto: warga tarik mobil di jalan poros simbuang mappak |
DATATERKINI, TANA TORAJA – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar melontarkan kritik tajam terhadap kondisi jalan poros di Kecamatan Simbuang yang kian rusak parah tanpa penanganan serius. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas masyarakat kini berubah menjadi hambatan nyata bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Sebagai organisasi yang lahir dari Simbuang-Mappak, IPPEMSI menilai pemerintah daerah terlalu lama abai dan terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi konkret.
Ketua Umum IPPEMSI Makassar, Agung Belo Rapa, menegaskan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas.
"Kami mendesak pemerintah Tana Toraja agar memberikan perhatian yang betul-betul serius terhadap persoalan jalan di Simbuang-Mappak. Sudah terlalu lama masyarakat dipaksa bertahan dalam kondisi jalan rusak. Yang terlihat selama ini hanya sebatas pernyataan prihatin, tanpa langkah nyata," tegasnya.
Kerusakan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan hampir merata di sepanjang ruas jalan dua kecamatan tersebut. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di wilayah Lembang Puangbembe Mesakada, di mana sebagian besar bahu jalan dilaporkan mengalami longsor. Situasi ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memperlambat roda kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
IPPEMSI menilai pembiaran ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap wilayah pinggiran. Jalan poros Simbuang yang semestinya menjadi prioritas justru seolah dipinggirkan dalam agenda pembangunan.
"Jalan ini adalah urat nadi masyarakat. Ketika aksesnya lumpuh, maka aktivitas warga ikut tersendat. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal hak dasar masyarakat yang diabaikan," lanjut Agung.
Dengan nada tegas, IPPEMSI Makassar mendesak pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk berhenti pada narasi dan segera menghadirkan tindakan nyata melalui perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan. Mereka juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan fungsi kontrol sosial.
IPPEMSI memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bukan lagi ancaman melainkan kenyataan yang tak terelakkan.( Alvin)
