 |
| Kantor bupati Tana Toraja dan DPRD Tana Toraja |
TANA TORAJA - Hubungan kemitraan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tator tidak berjalan harmonis di tengah efisiensi. Sejumlah kebijakan tidak dapat diputuskan bersama dan bersikeras pada pilihan lembaga masing-masing.
Pantauan DataTerkini, kebijakan DPRD-Pemkab yang tidak sejalan diantaranya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penunjukan sekretaris dewan (Sekwan).
Ketidakharmonisan dua lembaga tersebut menguat di rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pengelolaan Sampah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa (4/8/2026). Rapat diwarnai aksi walk out sejumlah dewan dari ruang rapat lantaran Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg tidak hadir.
Bupati dilaporkan sedang mengikuti kegiatan partai di luar daerah. Ketidakhadiran Zadrak lantas memicu protes dari anggota dewan. Mereka menyebut kepala daerah tidak menghargai lembaga DPRD.
"Beri kami kejelasan, informasi bahwa betul-betul bupati ini menghargai usulan dari lembaga yang selama ini digembar-gemborkan dihargai. Saya diskusi dengan teman-teman Fraksi Golkar menolak kalau ini barang (paripurna) kita kerja sepotong-sepotong. Persoalan tatib okelah kalau sudah bertandatangan didaftar hadir, itu baru dejure tapi defacto forum tidak layak melaksanakan atau dilanjutkan," ujar salah satu anggota dewan Fraksi Golkar, Randan Pantong Sampetoding.
Usai menyampaikan interupsinya, Randan memutuskan meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk sikap politik Fraksi Golkar terhadap ketidakhadiran Bupati.
“Salam saya ke Pak Bupati pak Asisten tolong lembaga DPRD ini betul-betul beliau hargai, tolong beliau hargai. Mohon maaf bukan tidak menghargai bapak Wakil Bupati, Eksekutif teman-teman DPRD yang lain saya tinggalkan tempat ini,” ucapnya.
Ketidakharmonisan dua lembaga ini di tengah efisiensi menjadi sorotan publik yang khawatir dengan lahirnya kebijakan yang tidak sesuai kepentingan masyarakat. Publik berharap, Pemkab dan DPRD dapat sejalan untuk mencapai solusi peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah.
