 |
| Tampilan LPSE Tana Toraja |
TANA TORAJA - Sejumlah proyek pembangunan fisik maupun non fisik di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak ditayangkan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Hal ini menimbulkan pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tana Toraja tahun 2026.
Ketua Presidium (Kapres) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Toraja, Yoben Sampe menduga proyek sengaja disembunyikan untuk menghindari pengawasan dan sorotan publik. Sebab, setiap pengelolaan keuangan seharusnya diungkap ke publik.
"Kami sudah cek LPSE Tana Toraja, hanya 8 paket pekerjaan yang ditayangkan. Kalau seperti ini kita patut menduga sengaja disembunyikan ULP untuk menghindari pengawasan masyarakat. Padahal, pengelolaan uang pajak rakyat harus penuh transparansi," ujar Yoben kepada DataTerkini, Kamis (20/8/2026).
Terbatasnya publikasi lelang di portal LPSE berpotensi menjadi biang persoalan hukum di masa mendatang lantaran pihak terkait dikhawatirkan bermain mata dengan pihak penyedia barang dan jasa. Dia mengatakan, pihak rekanan yang diloloskan bisa jadi tidak memiliki kualifikasi untuk item pekerjaan tersebut tapi hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah.
Selain itu, tertutupnya informasi mengurangi asas keadilan dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. PMKRI mempertanyakan komitmen pemerintah dan menuntut prinsip keterbukaan informasi publik pengelolaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat.
"Setiap pengelolaan keuangan yang sumbernya dari pajak rakyat wajib hukumnya transparan, apapun bentuknya. Kalau disembunyikan, siapa yang akan mengawasi kekeliruan penggunaannya. Kalau seperti dugaan kita, sengaja disembunyikan, bisa jadi ada permainan," ujar Yoben.
"Kami meminta pemerintah terbuka dalam setiap pengelolaanan keuangan baik APBN maupun APBD karena itu semua bersumber dari rakyat," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tana Toraja, Candra, membantah upaya menyembunyikan paket pekerjaan. Dia mengatakan keterbatasan item di LPSE karena oleh perubahan metode pengadaan.
"Proses sekarang lewat e-purchasing. Metode mini kompetisi. Yang ditender hanya yang produknya belum ada di e-katalog," ujarnya.
Pantauan DataTerkini di LPSE Tana Toraja, ULP hanya menayangkan paket pekerjaan Dinas PUTR. OPD lain yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan lainnya tidak ditayangkan.
