• Jelajahi

    Copyright © Dataterkini.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    9.731 Warga Tana Toraja Dicabut dari Bantuan Kesehatan, Ada Apa di Baliknya?

    DEMIAN
    Sabtu, 07 Februari 2026, Februari 07, 2026 WIB Last Updated 2026-02-08T04:46:17Z

        foto: ilustrasi rakyat PBI JK

    DATATERKINI.ID, TANA TORAJA — Sebanyak 9.731 masyarakat Kabupaten Tana Toraja resmi dinonaktifkan dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Informasi ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, dr. Ina Saleng, saat dikonfirmasi oleh awak media pada Minggu (8/2/2026).

    “Iya betul,” ujar dr. Ina melalui pesan WhatsApp.

    Lebih lanjut, dr. Ina menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data kesejahteraan sosial masyarakat (Desil) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

    "Desil(tingkat kesejahteraan sosial masayarakat)
    Yg dikeluarkan jika desil 6-10.
    Yang tetap PBI JK desil 1-5", terangnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, sebab pemerintah pusat masih memberikan ruang untuk reaktivasi, khususnya bagi warga yang sedang dalam kondisi sakit.

     “masyarakat tidak perlu khawatir, sebab pemerintah pusat masih memberikan ruang untuk reaktivasi, khususnya bagi warga yang sedang dalam kondisi sakit ", Tambahnya. 

    Terkait besaran anggaran, dr. Ina mengaku tidak mengetahui secara pasti, karena peserta yang dinonaktifkan merupakan tanggungan pemerintah pusat.

    “Peserta yang dinonaktifkan adalah tanggungan pusat. Kami tidak tahu berapa anggarannya,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Toraja, Imanuel, menilai langkah ini menunjukkan potret ketidakpekaan negara terhadap kondisi rakyat kecil. Ia menilai pemerintah terlalu sibuk dengan urusan administrasi tanpa mempertimbangkan dampak sosial di lapangan.

    “Pencabutan 9.731 warga dari daftar penerima PBI JK menunjukkan betapa negara mulai abai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya menjamin hak kesehatan rakyat. Pemerintah jangan hanya sibuk merapikan data, tapi lupa bahwa di balik angka itu ada ribuan nyawa rakyat kecil yang terancam tak bisa berobat,” tegasnya.

    Ke depan, publik menunggu komitmen nyata pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan tidak ada satu pun warga miskin yang kehilangan akses kesehatan hanya karena “data". (Alvin) 
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini