Dataterkini, Toraja Utara || Aktivis sosial Irma Tendengan melontarkan kritik keras terhadap sikap Pemerintah Daerah yang dinilainya tidak peka terhadap seruan publik dan justru membungkam suara rakyat dengan ancaman laporan polisi. Menurut Irma, tindakan tersebut mencederai fungsi kontrol masyarakat dan menurunkan integritas kepemimpinan daerah. “Seandainya Pemda peka terhadap seruan rakyat, sebagai bentuk fungsi kontrol pemerintah, maka pemerintah yang bijaksana akan paham tanggung jawabnya. Mereka akan mendahulukan integritas dan kredibilitas dibandingkan kepentingan pribadi,” tegas Irma dalam pernyataannya.
Ia menyayangkan respons aparat dan pejabat yang memilih jalur represif alih-alih membuka ruang dialog. “Sangat disayangkan suara lantang rakyat dibungkam dengan ancaman laporan polisi. Secara umum semua orang punya hak melapor jika merasa tidak nyaman. Tapi sekali lagi, kapasitas Anda adalah pimpinan daerah, bukan pribadi. Ending-nya bukan popularitas yang didapat, malah memunculkan pertanyaan publik dan kecurigaan warganet,” lanjutnya.
Irma juga menegaskan posisinya terkait proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyebut laporan pengaduan resmi yang ia ajukan di tingkat Polda masih dalam tahap penyelidikan dan kini mengarah pada objek perkara. “Sepanjang laporan saya masih diproses, saya bebas memberikan informasi dan keterangan, termasuk jika ada dugaan oknum atau pihak yang dicurigai sebagai bandar,” ujarnya.
Lebih jauh, Irma memperingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran berpotensi menyeret konsekuensi pidana. “Tindakan pembiaran semacam ini mirip dengan pembiaran yang dilakukan APH. Itu berpotensi hukum pidana. Mohon maaf, saya bilang: kalian mengandalkan Polres, dan saya lebih percaya Polda,” tutup Irma (Red).
