Ketua Presidium PMKRI Cab. Toraja
Periode 2023/2025
DATATERKINI, TORAJA — Setiap tanggal 2 Mei, kita kembali menyalakan ingatan kolektif tentang pendidikan. Spanduk terbentang, pidato disampaikan, dan jargon “mencerdaskan kehidupan bangsa” kembali digaungkan. Namun, di balik ritual tahunan itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pendidikan kita masih berjalan sebagai jalan menuju kesadaran, atau justru tersesat dalam rutinitas tanpa arah?
Secara nasional, pendidikan Indonesia tampak bergerak, tetapi sering kali tanpa kompas nilai yang jelas. Kita sibuk mengejar angka—ranking, akreditasi, indeks—namun lupa bahwa pendidikan bukan sekadar soal capaian kuantitatif. Ia adalah proses memanusiakan manusia. Ketika sekolah berubah menjadi pabrik angka, maka peserta didik perlahan direduksi menjadi statistik, bukan subjek yang berpikir.
Fenomena ini terlihat dari cara kita memaknai keberhasilan. Anak yang patuh dianggap berhasil, yang kritis justru kerap dicurigai. Padahal, sejarah peradaban menunjukkan bahwa kemajuan lahir dari keberanian bertanya, bukan sekadar kepatuhan pada sistem. Jika pendidikan hanya melahirkan generasi yang tunduk tanpa daya kritis, maka kita sedang memproduksi keteraturan yang rapuh—tertib di permukaan, tetapi kosong di dalam.
Di Toraja, persoalan ini menemukan wajahnya yang khas. Di satu sisi, ada semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak hingga setinggi mungkin. Pendidikan dipandang sebagai jalan mobilitas sosial. Namun di sisi lain, ada jarak antara pendidikan formal dengan realitas kultural. Nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi fondasi justru sering terpinggirkan oleh kurikulum yang seragam dan tidak kontekstual.
Akibatnya, pendidikan di Toraja kerap berdiri di dua kaki yang tidak seimbang: modernitas yang diadopsi tanpa refleksi, dan tradisi yang dipertahankan tanpa reinterpretasi. Kita menghasilkan lulusan yang cakap secara administratif, tetapi belum tentu mampu membaca realitas sosialnya sendiri. Mereka terdidik, tetapi tidak selalu tercerahkan.
Lebih jauh, kita juga perlu jujur melihat problem struktural: akses yang belum merata, kualitas tenaga pendidik yang timpang, hingga fasilitas yang masih menjadi kemewahan di beberapa wilayah. Namun, problem terbesar bukan hanya soal infrastruktur, melainkan soal orientasi. Pendidikan kita terlalu sering diarahkan untuk “menjadi seperti yang lain”, bukan “menjadi diri sendiri”.
Di sinilah urgensi refleksi Hari Pendidikan menjadi nyata. Kita perlu kembali pada pertanyaan filosofis paling dasar: untuk apa kita mendidik? Jika jawabannya hanya untuk bekerja, maka pendidikan berhenti pada fungsi ekonomi. Jika hanya untuk status sosial, maka ia menjadi alat legitimasi. Tetapi jika pendidikan dimaknai sebagai jalan menuju kesadaran, maka ia harus melahirkan manusia yang mampu berpikir, meragukan, dan menemukan makna.
Toraja, dengan kekayaan budayanya, sebenarnya memiliki peluang besar untuk membangun model pendidikan yang berakar sekaligus terbuka. Pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menafsirkan nilai. Pendidikan yang tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi membentuk manusia yang tahu diri—tahu posisi, tahu tanggung jawab, dan tahu batas.
Hari Pendidikan seharusnya bukan sekadar perayaan, tetapi perenungan. Sebab krisis terbesar dalam pendidikan bukanlah kekurangan fasilitas, melainkan kehilangan arah. Dan ketika arah itu hilang, maka sehebat apa pun sistem yang dibangun, ia hanya akan menjadi mesin tanpa jiwa.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendesak: apakah kita masih ingin mendidik manusia, atau hanya mencetak angka?
Selamat merefleksikan Hari Pendidikan Nasional.
