 |
| foto : Massa aksi saling dorong aparat |
DATATERKINI, TANA TORAJA – Gelombang penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) energi panas bumi atau geothermal di Kabupaten Tana Toraja kembali memanas. Ratusan massa yang menggelar aksi di Kantor Pemerintah Daerah, Jumat (13/3/2026), meluapkan kekecewaan setelah pemerintah dinilai lamban memberikan kepastian sikap atas tuntutan masyarakat.
Aksi yang berlangsung hingga petang itu sempat memicu ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan. Massa yang menunggu hasil pertemuan antara perwakilan aliansi dan pihak pemerintah merasa tidak mendapat jawaban tegas terkait tuntutan penolakan proyek geothermal di wilayah mereka.
Kekecewaan itu memuncak ketika Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Laso’ Paundanan, yang mewakili pemerintah dalam pertemuan tersebut, belum juga menemui massa untuk menyampaikan hasil pembahasan secara langsung.
Merasa diabaikan, sejumlah demonstran kemudian membakar ban di depan kantor pemda dan berupaya masuk ke dalam gedung untuk bertemu pemerintah daerah. Aparat kepolisian bersama Satpol PP yang berjaga di pintu masuk berusaha menghalau massa hingga sempat terjadi aksi saling dorong.
Perwakilan massa, Resky, menilai sikap pemerintah yang dinilai berlarut-larut dalam mengambil keputusan justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ia menyebut, mayoritas warga di wilayah terdampak telah menyatakan penolakan terhadap proyek geothermal, namun pemerintah daerah belum juga menunjukkan sikap yang jelas.
“Kami sudah menunggu berjam-jam di sini. Masyarakat sudah menyampaikan aspirasi dan bahkan menandatangani penolakan, tapi pemerintah belum juga memberikan jawaban tegas,” ujar Resky dalam orasinya.
Situasi yang sempat memanas akhirnya berhasil diredam oleh Koordinator Aksi, Daniel Somba. Ia meminta massa tetap tenang dan tidak terprovokasi, sembari menegaskan bahwa perjuangan mereka tetap satu tujuan, yakni menolak proyek geothermal di Tana Toraja.
Daniel menegaskan bahwa gerakan penolakan akan terus dilakukan hingga pemerintah benar-benar menyatakan sikap tegas.
“Tujuan kita jelas, menolak proyek geothermal. Tetap satu barisan dan jangan terpancing provokasi,” katanya kepada massa aksi.
Setelah didesak oleh massa yang terus bertahan di lokasi, Wakil Bupati Erianto Laso’ Paundanan akhirnya keluar menemui demonstran. Di hadapan massa, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan serta membatalkan proyek geothermal tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga berjanji akan membahas ulang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya terkait penetapan wilayah Bittuang sebagai kawasan energi panas bumi dan tambang emas.
Pernyataan tersebut untuk sementara meredakan ketegangan, meski massa menegaskan akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah agar benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata. (Alvin)
